Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memainkan peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional. Sebagai entitas bisnis yang besar, BUMN juga dihadapkan pada risiko korupsi dan penyuapan yang dapat merusak integritas perusahaan dan mencoreng citra baiknya.
Untuk mengatasi risiko tersebut, BUMN di Indonesia wajib menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan berbasis ISO 37001. ISO 37001 adalah standar internasional yang memberikan panduan dan prinsip-prinsip untuk membangun sistem manajemen anti penyuapan yang efektif.
Dalam rangka mendorong implementasi ISO 37001, Menteri BUMN mengeluarkan surat Menteri BUMN Nomor: S-35/MBU/02/2020 guna melaksanakan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Dengan adanya peraturan dan undang-undang ini, BUMN di Indonesia tidak hanya diharapkan untuk menerapkan sistem manajemen anti penyuapan secara sukarela, tetapi juga secara legal wajib melakukannya. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi administratif atau bahkan pidana.
Namun, menerapkan ISO 37001 bukanlah tugas yang mudah. BUMN harus memastikan bahwa sistem manajemen anti penyuapan yang diterapkan memenuhi standar ISO 37001 dan dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen perusahaan yang sudah ada. Selain itu, BUMN juga harus terus memantau dan mengevaluasi sistem manajemen anti penyuapan untuk memastikan efektivitasnya.
Dalam konteks ini, penting bagi BUMN untuk mengadopsi pendekatan yang proaktif dan melibatkan semua pihak terkait dalam menerapkan sistem manajemen anti penyuapan. Penerapan sistem ini bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan etis yang harus dipenuhi oleh BUMN sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab secara sosial.
